Kontroversi BBM Bersubsidi

BBM besubsidi, Bahan Bakar Minyak yang disubsidi. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Minyak bumi (bahasa Inggris: petroleum, dari bahasa Latin petrus – karang dan oleum – minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang biasanya dibayarkan oleh pemerintah kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Jadi BBM bersubsidi adalah energi yang berasal dari cairan kental mudah terbakar yang penjualannya diberikan bantuan keuangan oleh pemerintah.
BBM sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bensin yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor, minyak tanah rumah tangga, solar transportasi, solar industri, minyak diesel, dan minyak bakar. Agar masyarakat golongan ekonomi rendah bisa mendapatkannya dengan mudah, pemerintah memberikan subsidi terhadap BBM. Tapi subsidi yang diberikan pemerintah sering kali salah sasaran, yang rencananya subsidi ini diberikan untuk membantu golongan masyarakat rendah malah digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Ternyata selain itu pemberian subsidi terhadap BBM memberikan dampak yang sedikit tidak baik bagi posisi keuangan Indonesia, anggaran Indonesia terbesar adalah untuk mensubsidi BBM, hampir Rp 360 triliun. Oleh karena itu sekarang pemerintah membatasi BBM bersubsidi agar anggaran yang sebesar Rp 360 triliun dapat dialokasikan ke sektor lain seperti sektor pendidikan dan infrastruktur.
Setiap kebijakan pemerintah pasti mempunyai pro konra dan kontroversi dari masyarakat, hal yang sama terjadi dengan kebijakan atas pengurangan BBM bersubsidi ini. Sebenarnya subsidi BBM memiliki dampak-dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Seperti mengganggu beban fiskal, menciptakan disinsentif bagi perkembangan produksi energi terbarukan, meningkatkan defisit neraca perdagangan sebagai akibat tekanan neraca migas, meningkatkan praktik penyeludupan BBM ke negara tetangga,  dan mendorong masyarakat melakukan alih konsumsi yang menyebabkan volume BBM bersubsidi terus meningkat. Ini pada akhirnya mempersempit ruang gerak fiskal yang seharusnya dapat dialokasikan untuk belanja modal maupun bantuan sosial, serta memperburuk kualitas belanja negara. Disisi lain pengurangan subsidi BBM akan berimbas kepada kenaikan barang-barang konsumsi dan transportasi. Dengan kenaikan BBM premium sebesar Rp2.000 dan BBM solar sebesar Rp1.000, pemerintah memperkirakan tingkat inflasi akan mencapai 7,2%. Di beberapa daerah dengan ketersediaan infrastruktur sangat tertinggal seperti di sebagian besar kawasan timur Indonesia, tingkat inflasinya tentu akan lebih tinggi lagi. Kenaikan tarif angkutan secara tidak langsung akan mendorong kenaikan ongkos angkut komoditas bahan pangan, sehingga berdampak terhadap harga bahan pangan. Implikasi kenaikan harga bahan pangan tentu akan meningkatkan garis kemiskinan yang secara langsung menyebabkan bertambahnya jumlah orang miskin, dan akan menurunkan daya beli masyarakat yang menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut saya kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM ini sudah tepat. Yang pertama untuk dapat mengalokasikan anggaran belanja pemerintah ke pembangunan sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Kedua, dampak pengurangan subsisi BBM ini akan berdampak pada masyarakat golongan rendah, tapi dari alokasi dana pengurangan BBM itu dapat digunakan untuk membantu masyarakat golongan rendah tersebut. Tapi pemerintah juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Pada dasarnya tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pengurangan subsidi BBM tidak harus seluruhnya dicabut karena akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat, tapi pemerintah juga harus melakukan pembatasan terhadap subsidi BBM untuk dapat menggunakan anggarannya sebaik mungkin, untuk dapat membangun sektor pendidikan dan infrastruktur.